Support: (+6221) 7398381 - 89

Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian SPBE Tahun 2021 Susulan

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan jadwal susulan terhadap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi penilaian mandiri pada tahap pertama sebagaimana terlampir. Adapaun kegiatan evaluasi SPBE dimaksud dilaksanakan secara serempak untuk seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membentuk data dasar (baseline) baru penilaian SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demi kelancaran pelaksanaan evaluasi dimaksud, Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan sesuai dengan tahapan kegiatan evaluasi SPBE pada waktu susulan yang tersedia. Adapun mekanisme kegiatan akan dilakukan secara daring (online) sesuai jadwal terlampir, melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Penilaian mandiri;
  2. Penilaian interviu; dan
  3. Penilaian visitasi (apabila diperlukan).

Sehubungan dengan mekanisme tersebut, Tim Asesor Internal dapat menunjuk 2 (dua) orang selaku perwakilan/narahubung setiap instansinya dan menyampaikan melalui aplikasi (https://konfirmasi.menpan.go.id) paling lambat tanggal 28 Juni 2021. Sebagai informasi, lebih dari 400 K/L/Pemda telah melaksanakan Evaluasi SPBE Tahun 2021 pada tahap pertama. Besar harapan kami, penilaian dari instansi Saudara dapat segera kami terima untuk dilakukan tahapan penilaian eksternal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Acara ini akan diselenggarakan pada:

  • Hari/tanggal : 25 Juni 2021
  • Pukul : 01:00 s.d. 23:00 WIB
  • Tempat : Penilaian Mandiri SPBE di Instansi Masing-masing, -

 

TIM ASESOR INTERNAL SPBE INSTANSI PUSAT 

  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Kementerian Sosial
  4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  5. Kementerian Perindustrian
  6. Kejaksaan Agung
  7. Lembaga Ketahanan Nasional RI
  8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  10. Televisi Republik Indonesia
  11. Komisi Kejaksaan
  12. Komisi Aparatur Sipil Negara
  13. Badan Amil Zakat Nasional
  14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  15. Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
  16. Komite Akreditasi Nasional
  17. Lembaga Sensor Film
  18. Konsil Kedokteran Indonesia

 

 

TIM ASESOR INTERNAL SPBE PEMERINTAH DAERAH

  1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  2. Pemerintah Provinsi Papua
  3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  5. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
  6. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
  7. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
  8. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
  9. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
  10. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
  11. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
  12. Pemerintah Kabupaten Asmat
  13. Pemerintah Kabupaten Banggai
  14. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
  15. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
  16. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
  17. Pemerintah Kabupaten Berau
  18. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
  19. Pemerintah Kabupaten Bima
  20. Pemerintah Kabupaten Bireuen
  21. Pemerintah Kabupaten Boalemo
  22. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  23. Pemerintah Kabupaten Bombana
  24. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
  25. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
  26. Pemerintah Kabupaten Bulungan
  27. Pemerintah Kabupaten Buru
  28. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
  29. Pemerintah Kabupaten Buton
  30. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
  31. Pemerintah Kabupaten Deiyai
  32. Pemerintah Kabupaten Dogiyai
  33. Pemerintah Kabupaten Dompu
  34. Pemerintah Kabupaten Donggala
  35. Pemerintah Kabupaten Ende
  36. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak
  37. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
  38. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
  39. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
  40. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
  41. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
  42. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
  43. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
  44. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
  45. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
  46. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  47. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
  48. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
  49. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
  50. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
  51. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
  52. Pemerintah Kabupaten Jayapura
  53. Pemerintah Kabupaten Kaimana
  54. Pemerintah Kabupaten Kapuas
  55. Pemerintah Kabupaten Karimun
  56. Pemerintah Kabupaten Kaur
  57. Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai
  58. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
  59. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
  60. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
  61. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
  62. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
  63. Pemerintah Kabupaten Kerinci
  64. Pemerintah Kabupaten Ketapang
  65. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
  66. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
  67. Pemerintah Kabupaten Konawe
  68. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
  69. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
  70. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
  71. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  72. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
  73. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
  74. Pemerintah Kabupaten Landak
  75. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
  76. Pemerintah Kabupaten Lembata
  77. Pemerintah Kabupaten Lingga
  78. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
  79. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
  80. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
  81. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
  82. Pemerintah Kabupaten Malaka
  83. Pemerintah Kabupaten Malinau
  84. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
  85. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
  86. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
  87. Pemerintah Kabupaten Mamasa
  88. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
  89. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
  90. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
  91. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
  92. Pemerintah Kabupaten Mappi
  93. Pemerintah Kabupaten Maybrat
  94. Pemerintah Kabupaten Melawi
  95. Pemerintah Kabupaten Merauke
  96. Pemerintah Kabupaten Mesuji
  97. Pemerintah Kabupaten Mimika
  98. Pemerintah Kabupaten Minahasa
  99. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
  100. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
  101. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
  102. Pemerintah Kabupaten Mukomuko
  103. Pemerintah Kabupaten Muna
  104. Pemerintah Kabupaten Muna Barat
  105. Pemerintah Kabupaten Murung Raya
  106. Pemerintah Kabupaten Nabire
  107. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
  108. Pemerintah Kabupaten Nduga
  109. Pemerintah Kabupaten Ngada
  110. Pemerintah Kabupaten Nias
  111. Pemerintah Kabupaten Nias Barat
  112. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
  113. Pemerintah Kabupaten Nias Utara
  114. Pemerintah Kabupaten Nunukan
  115. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
  116. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
  117. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.
  118. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
  119. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
  120. Pemerintah Kabupaten Paniai
  121. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
  122. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
  123. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
  124. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
  125. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  126. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
  127. Pemerintah Kabupaten Pidie
  128. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
  129. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
  130. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
  131. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
  132. Pemerintah Kabupaten Puncak
  133. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
  134. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
  135. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
  136. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
  137. Pemerintah Kabupaten Sambas
  138. Pemerintah Kabupaten Sarmi
  139. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
  140. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
  141. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
  142. Pemerintah Kabupaten Simalungun
  143. Pemerintah Kabupaten Sintang
  144. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
  145. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
  146. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
  147. Pemerintah Kabupaten Supiori
  148. Pemerintah Kabupaten Tabalong
  149. Pemerintah Kabupaten Takalar
  150. Pemerintah Kabupaten Tambrauw
  151. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
  152. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
  153. Pemerintah Kabupaten Tapin
  154. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
  155. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
  156. Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una
  157. Pemerintah Kabupaten Tolikara
  158. Pemerintah Kabupaten Tolitoli
  159. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
  160. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
  161. Pemerintah Kabupaten Wakatobi
  162. Pemerintah Kabupaten Waropen
  163. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
  164. Pemerintah Kabupaten Yahukimo
  165. Pemerintah Kabupaten Yalimo
  166. Pemerintah Kota Bandar Lampung
  167. Pemerintah Kota Baubau
  168. Pemerintah Kota Bima
  169. Pemerintah Kota Binjai
  170. Pemerintah Kota Kupang
  171. Pemerintah Kota Lhokseumawe
  172. Pemerintah Kota Makassar
  173. Pemerintah Kota Metro
  174. Pemerintah Kota Sabang
  175. Pemerintah Kota Subulussalam
  176. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  177. Pemerintah Kota Tarakan
  178. Pemerintah Kota Ternate
  179. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
  180. Pemerintah Kota Tual

1)     Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan K/L/Pemda dapat menghubungi Tim Teknis Evaluasi SPBE pada Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE di nomor:

a.     Nugroho Arief (0822-4919-0828) untuk Perwakilan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota di seluruh Indonesia

b.     Joshua Ariel (0856-5101-5615) untuk Perwakilan Pemerintah Kabupaten di Jawa, Kalimantan, Papua dan Papua Barat

c.     Muthia Nur Rachmayanti (0857-7310-1473) untuk Perwakilan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara

d.     Eka Bella Kirana (0895-3602-81347) untuk Perwakilan Pemerintah Kabupaten di Sumatera

Daftar dokumen yang menyangkut acara ini :